"Sebagian besar warga yang tinggal di desa-desa lereng Gunung Kelud dimintai pungutan oleh para perangkat desa. Untuk mengurus KTP dimintai Rp 50.000, pengurusan KK juga dipungli lagi Rp 50.000. Jadi total punglinya Rp 100.000," ungkap Nanik Hariyanti usai melaporkan kasus pungli ke Kantor Kecamatan Ngancar, Kamis (9/1/2014).
Nanik Hariyanti menjelaskan, semula warga tidak mengetahui kalau pengurusan pembuatan KTP dan KK telah digratiskan oleh pemerintah. Sehingga, saat ada perangkat yang meminta uang untuk pembuatan KTP, warga terpaksa memberinya.
"Namanya warga desa tidak tahu kalau foto E-KTP gratis, jadi menurut saja ketika dimintai uang oleh perangkat desa," ungkapnya.
Ironisnya, meski telah membayar mahal, masih ada sebagian warga yang belum mendapatkan KTP dan KK. Karena sudah jengkel hanya mendapatkan janji-janji, warga kemudian unjuk rasa ke Kantor Kecamatan Ngancar.
"Masih banyak warga yang belum mendapatkan KK. Padahal warga sudah membayar ke perangkat desa Rp 50.000," tambahnya.
Selain melaporkan pungli KTP dan KK, warga juga menolak penunjukan pelaksana tugas (plt) Kades Sempu yang telah habis masa kerjanya. Warga menghendaki Kades Sempu dipilih secara demokratis melalui pilkades. "Warga menolak penunjukan plt, lebih baik kadesnya dipilih langsung," tandas Nanik.
Sementara Camat Ngancar Ngaseri SH berjanji menelusuri pengaduan warga terkait kasus pungli pembuatan KTP dan KK. Sedangkan terkait pengisian plt Kades Sempu masih akan dibahas lagi dengan pihak terkait. [tri/rif]
Post a Comment