 |
| DARI KIRI: H Rubiyanto, Sunu Budiman, M Asobah SH |
Data Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim, Untuk wilayah Jatim, sekitar 28.000 hektar lahan milik petani yang tergabung di 46 KPTR mendapat program bongkar ratoon natura dengan nilai Rp 10 juta per hektar dalam bentuk bibit tebu, pupuk majemuk dan pupuk organik ini. Dari jumlah tersebut, untuk wilayah kerja (Wilker) PG Tjoekir, sekitar 1000 hektar lahan yang diajukan oleh KPTR Arta Rosan Tijari dan KSU Nira Sejahtera. Teknisnya, program bongkar ratoon secara natura senilai Rp 10 juta per hektar ini bukan bersifat hibah. Tapi, petani harus mengembalikan kepada KPTR sesuai kesepakatan rapat anggota penerima program.
Belum juga direalisasikan, lagi-lagi petani dibuat kebingungan dengan program bongkar ratoon lain bernama "pengembangan bongkar ratoon" seluas 100 hektar yang digulirkan Disbun Provinsi Jatim melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Jombang. Petani menilai, ada kesan tumpang tindih jika program pengembangan ini dilaksanakan, karena segmentasi dan besaran biayanya sama. Disamping itu, dikabarkan bahwa program tersebut diberikan secara tunai dan tidak adanya pengembalian.
Wakil Sekretaris KPTR Arta Rosan Tijari, Sunu Budiman, mengatakan, bila program pengembangan bongkar ratoon MT 2013/2014 ini dikembalikan pada konsep semula, yakni diperuntukkan kepada daerah yang tidak ada atau minus budidaya tebunya. Seperti di Madura, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro (Madutulabo).
"Realitasnya, Kabupaten Jombang yang budidaya tebunya cukup berkembang, malah mendapatkan program pengembangan ini. Sementara disisi lain, ada program bongkar ratoon MT 2013/2014 secara natura meskipun masih dalam tahap penggodokan. Saya khawatir, kedua program akan tumpang tindih dan justru membingungkan petani," katanya.
Sekretaris KPTR Arta Rosan Tijari, Alexander Fahd menilai, jika program pengembangan bongkar ratoon MT 2013/2014 ini seyogyanya ditekankan pada daerah yang tidak ada lahan tebunya. Paling tidak, untuk wilayah Jombang, yang dipilih diantaranya daerah Plandaan, Kabuh, Ngusikan. Disamping itu, pemerintah (Dishutbun Jombang) harus benar-benar konsekwen dan menjalankannya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Ketua KSU Nira Sejahtera, H Subiyono, juga menilai adanya tumpang tindih kedua program bongkar ratoon itu. Disamping itu, juga menjadi pemicu kecemburuan antar petani karena menurut kabar akan diberikan secara tunai, serta tidak ada pengembalian.
"Semula, kami tidak tahu adanya program pengembangan ini. Sementara program lain yaitu bongkar ratoon secara natura sudah menjadi perbincangan. Yang menjadi perdebatan adalah mengapa pemerintah dalam hal ini Disbun Provinsi Jatim tidak berkonsentrasi pada daerah yang tidak ada lahan tebunya," ujarnya didampingi M Asobah SH saat ditemui di kantor KSU Nira Sejahtera.
H Subiyono berharap, agar pemerintah lebih serius dalam pemetaan dan merealisasikan program tersebut. "Program ini sangat bagus karena untuk pengembangan budidaya tebu. Tapi harus direalisasikan dengan serius, sungguh-sungguh, dan dijalankan sesuai aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Bukan tidak mungkin, dari program pengembangan ini juga akan melahirkan petani tebu baru dengan lahan yang juga baru," katanya. M Asobah SH juga berharap agar program ini tidak salah sasaran. Artinya, pemerintah tidak mengambil jalan pintas melibatkan lahan petani tebu yang sudah ada. “Harusnya, dari program ini melahirkan potensi lahan baru yang siap dibudidaya tebu secara berkelanjutan,” katanya.
Berdasarkan keterangan sumber di Dishutbun Kabupaten Jombang, program pengembangan bongkar ratoon seluas 100 hektar tersebut diperuntukkkan pada daerah yang tidak ada lahan tebunya. Teknisnya, dana program ini digulirkan kepada kelompok-kelompok yang telah dibentuk dan dikembalikan pada kelompoknya masing-masing. [rief]
Post a Comment