Camat Kasembon Siapkan Tim Tanggap Bencana Gunung Kelud

MALANG, ArtiNews - Peningkatan status Gunung Kelud dari Waspada menjadi Siaga, membuat beberapa daerah dalam radius letusan Gunung Kelud, seperti Kediri, Blitar, dan Kabupaten Malang untuk melakukan beberapa persiapan tanggap bencana, seperti menyiapkan tempat-tempat pengungsian warga.

Di Kabupaten Malang, daerah yang masuk dalam radius letusan Gunung Kelud adalah Kecamatan Kasembon. Kecamatan pertama masuk Kabupaten Malang dari arah arah utara-barat. Sebagai langkah tanggap bencana, Camat Kasembon, Mochamad Soleh, menggelar rapat koordinasi bersama Muspika.

Moch Soleh menuturkan, daerahnya berjarak 5 Sampai 10 km dari gunung tersebut. Sebab itu, pihaknya melakukan antisipasi, mulai dari pendataan jumlah warga dan juga harta benda termasuk jumlah ternak yang dimiliki oleh warga.

Selain itu, pihaknya juga telah membentuk panitia penanggulangan bencana yang langsung dikomandaninya, serta dibantu oleh Kapolsek serta Danramil setempat, beserta relawan yang berasal dari beberapa daerah.

"Hal ini perlu dilakukan, mengingat jika nantinya statusnya meningkat dari Siaga menjadi Awas, pihaknya bisa segera merelokasi warga ke tempat pengungsian yang telah disediakan di beberapa titik lokasi aman," katanya, Selasa (11/2/2014).

Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak panik. Namun, tetap waspada sembari menunggu komando atau instruksi dari pihak panitia penanggulangan bencana.

"Kami akan terus memantau perkembangan dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi status dari gunung Kelud tersebut," ujarnya. (yusufi/ henky)

Diundang Kajari via Telepon, Dirut PDAM Gresik Hindari Hearing dengan DPRD

GRESIK, ArtiNews - Apa jadinya jika wakil rakyat/lembaga legislatif diremehkan pihak eksekutif. DPRD Kabupaten Gresik, khususnya Komisi B, kembali diremehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Kali ini giliran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) rela tidak menghadiri undangan hearing Komisi B DPRD Gresik, Selasa (4/2/2014).

Ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) PDAM Gresik ini ternyata menghadiri undangan via telepon Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Willy Ade Chaidir untuk koordinasi tentang PDAM Gresik yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

"Kamis tanggal 6 besok, PMII akan ke kantor untuk membahas tentang PDAM. Kalau saya tidak tahu tentang PDAM saya tidak bisa menjawab. Tadi hanya lewat telpon," kata Willy kepada wartawan.

Ternyata, pertemuan antara Kajari Gresik dengan Dirut PDAM Gresik bersamaan dengan hearing Komisi B DPRD Gresik. Sehingga undangan ke PDAM Gresik sudah dikirim lebih awal sehari sebelum hearing, sementara undangan Kajari Gresik Willy hanya via telepon.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Gresik Syaikhu bersama anggota mulai pukul 11.30 WIB sudah berdatangan di ruang fraksi, kemudian mendekati pukul 13.00 WIB, Ketua Komisi B DPRD Gresik mulai duduk-duduk di ruang tunggu fraksi bersama beberapa wartawan.

Setelah ditunggu berjam-jam, yang datang dari PDAM Gresik hanya Direktur Umum (Dirum) Zaki Zurkarnaen dan Kabag Keuangan Heru, serta beberapa Kasubag PDAM Gresik.

"Hearing kita tunda. Hearing terkait laporan Keuangan PDAM," kata Syaikhu sambil meninggalkan kantor DPRD Gresik. [tri/rif]

DPRD Gresik "Ditelikung" Pemkab Soal Proyek Pasar Modern

GRESIK, ArtiNews - DPRD Gresik kembali tidak diajak koordinasi atau ditelikung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam megaproyek yang sudah berjalan. Proyek pertama, tentang rencana Pelabuhan Internasional Kalimireng, di Kecamatan Manyar. Kedua, rencana pembangunan pasar ikan modern di Kecamatan Duduksampean atau sebelah barat Terminal Bunder, Gresik.

Isu di anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Gresik, proyek pusat bisnis perikanan dan kelautan disebut sebagai Pasar Modern, pemkab menggandeng investor.

Dalam isi salah satu perjanjiannya yaitu pihak ketiga selaku investor menyewa ke Pemerintah Kabupaten Gresik selama 30 tahun. Setiap tahun Pemkab Gresik juga mendapatkan pendapatan dari Pasar Modern tersebut.

Proyek yang sudah berjalan tersebut sekarang dihentikan oleh Pemda Gresik, sebab belum mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Gresik.

Lahan Pasar Modern itu, sebelumnya digunakan untuk Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Pemkab Gresik untuk menampung usaha kecil dan menengah (UKM). Karena gedungnya mangkrak, akhirnya Pemkab Gresik menggandeng investor melakukan pembangunan gedung baru.

"Bupati Gresik (Sambari Halim Radianto, Red), pernah mengajukan penghapusan aset di beberapa gedung KKB, untuk dijadikan satu dengan Pasar Modern, tapi sekarang masih belum disetujui Banleg. Sekarang baru membetuk Panitia Khusus," kata Siti Muafiah, anggota Banmus DPRD Gresik.

Pembangunan Pasar Modern tersebut dihentikan karena selama ini DPRD Gresik tidak dilibatkan mulai awal pembangunannya. Walaupun, anggaran tersebut melibatkan investor atau pihak ketiga.

"Penghapusan aset harus ada studi kelayakan dan persetujuan DPRD. Misalnya, kenapa harus dihapus. Sekarang proyek sudah dimulai dan berjalan baru minta persetujuan DPRD, jadi tidak salah kalau proyeknua molor," imbuh anggota FPDIP DPRD Gresik yang tidak mau disebut namanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Gresik, Sentot Supriyohadi, mengatakan, pembangunan Pasar Modern itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gresik, sebab salah satunya harus menggandeng pengusaha ikan asli warga Gresik.

"Nanti di Pasar Modern juga akan ada klinik konsultasi perikanan, sebab Kabupaten Gresik rata-rata petani tambak," katanya.

Pasar Modern itu rencananya berdiri di atas lahan 3 hektare lebih. "Termasuk dua bangunan yang diminta dihapus asetnya. Dalam pembangunan ini Pemerintah tidak dirugikan, sebab akhirnya nanti, itu akan menjadi aset Pemda Gresik," katanya. [tri]

Tiga Taman Bernilai Miliaran, Tak Terawat dan Mulai Kumuh

MOJOKERTO, ArtiNews - Gara-gara tidak terawat, kondisi di tiga taman di Kota Mojokerto, yakni Taman Benpas, Taman Kehati dan Alon-alon, mulai tampak kumuh. Kondisi ini membuat kalangan anggota DPRD Mojokerto angkat bicara. Leading sektor kebersihan dan pertamanan dinilai tak becus menjabarkan tupoksi. Dewan pun mengaku menyesal menyetujui penyerapan APBD miliaran rupiah untuk proyek tiga taman yang sedianya dijadikan paru-paru kota.

"Tiga taman kota terkesan dibiarkan tak terawat. Ini karena DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto) tak menangani secara serius. Kami menyesal telah menyetujui pembangunan ruang terbuka hijau semacam ini," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo, Senin (03/02/2014).

Diketahui, APBD 2013 digelontorkan untuk Taman Benteng Pancasila (Benpas) Rp 1,1 miliar, rehab Alun-alun senilai Rp 4,8 miliar dan Taman Kehati dari APBN Rp 700 juta.

Di tiga taman itu, tumbuh banyak rumput liar. Ketinggian rumput bahkan ada yang mencapai 40 cm. Cat areal bermain anak bahkan sudah banyak yang mengelupas. Kondisi tak kalah tragis terjadi di Taman Kehati. Tidak hanya penuh rumput, tembok di bagian podium theater terbuka dihiasi lukisan grafiti dari tangan-tangan tak bertanggungjawab. Aksi corat-coret ini juga tampak di ikon apel di tengah taman ini.

"Ini bisa dilihat sendiri, lampu tamannya juga roboh dan bohlamnya banyak hilang. Tapi dibiarkan saja," ungkap Munawar, warga Griya Permata Ijen.

Hal yang sama diungkapkan Achmad Rusyad Manfaati, anggota Komisi II lainnya. Ia menuding DKP tak punya konsep soal pemeliharaan taman-taman itu.

"DKP miskin konsep. Meski membidangi pertamanan tapi enggan menyentuhnya," kecam Gus Falut -sapaan akrab Achmad Rusyad.

Politisi PKB tersebut meminta Walikota tegas menyikapi persoalan kebersihan ini. "Kalau dibiarkan jelas eman. Wong mbangunnya pakai biaya yang tidak sedikit," kesalnya. [saj/rif]